Pemilu 2014

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan dokumen hasil verifikasi bakal pasangan calon presiden (capres) dan wakil calon presiden (cawapres) kepada koalisi partai politik pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Sabtu (24/5). Penyerahan dokumen tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada pukul 18.15 WIB di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29 jakarta.




Ketua KPU, dalam pengantar acara penyerahan berkas, mengatakan bahwa kedua pasangan bakal capres dan bakal cawapres masih harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap. Karena itu, ia berharap tim sukses kedua bakal pasangan calon dapat melengkapi dokumen yang kurang sebelum Hari Selasa, 27 Mei 2014.


“Kesimpulan untuk tahapan ini (verifikasi), dokumen yang diserahkan oleh kedua bakal calon belum lengkap secara keseluruhan, masih memiliki catatan-catatan yang perlu dilengkapi. Tidak terlalu berat atau sulit untuk dipenuhi, asal dikerjakan. Kita (KPU) berharap waktu atau masa perbaikan (24-26 Mei) yang ada ini dapat dimanfaatkan oleh partai pengusung untuk melengkapi dokumen,” tutur Husni.

Terkait hasil pemeriksaan medis, Husni menyampaikan, kedua pasangan bakal capres dan cawapres peserta Pemilu Presiden dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara mandiri dan baik. “Hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh tim independen bentukan KPU, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri dan baik,” jelasnya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, telah diatur, setelah masa pemberitahuan secara tertulis tentang hasil verifikasi berkas bakal pasangan calon, masih ada beberapa tahapan hingga penetapan pasangan calon serta pengambilan dan penetapan nomor urut. Tahapan-tahapan tersebut yakni, masa perbaikan berkas kelengkapan persyaratan pada 24-26 Mei, penyerahan perbaikan berkas pada 25-27 Mei, verifikasi hasil perbaikan berkas pada 26-29 Mei, pemberitahuan tertulis hasil verifikasi berkas perbaikan pada 28-30 Mei, penetapan pasangan calon pada 31 Mei, dan terakhir pengambilan dan penetapan nomor urut pasangan calon pada 1 Juni 2014. (ris/FOTO KPU/ris/Hupmas)

Pemilihan umum anggota DPR

Perubahan peraturan

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.^[2]

Peserta

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.^[3] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.^[4] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.^[5] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014:^[6]. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014^[7]. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.^[8][9]

No. urut	Lambang dan nama partai
1		Partai NasDem
2		Partai Kebangkitan Bangsa
3		Partai Keadilan Sejahtera
4		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5		Partai Golongan Karya
6		Partai Gerakan Indonesia Raya
7		Partai Demokrat
8		Partai Amanat Nasional
9		Partai Persatuan Pembangunan
10		Partai Hati Nurani Rakyat
14		Partai Bulan Bintang
15		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi awal (*), verifikasi administrasi (**), dan verifikasi faktual (***):

• Partai Aksi Rakyat*
• Partai Barisan Nasional*
• Partai Bhinneka Indonesia**
• Partai Bulan Bintang*** (menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)
• Partai Buruh**
• Partai Damai Sejahtera**
• Partai Demokrasi Kebangsaan**
• Partai Demokrasi Pembaruan***
• Partai Indonesia Sejahtera*
• Partai Islam*
• Partai Pemuda Indonesia*
• Partai Karya Peduli Bangsa**
• Partai Karya Republik**
• Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia*** (menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)
• Partai Kebangkitan Nasional Ulama**
• Partai Kedaulatan**
• Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru***
• Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia**
• Partai Kongres**
• Partai Matahari Bangsa*
• Partai Merdeka*
• Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia**
• Partai Nasional Indonesia Marhaenisme**
• Partai Nasional Republik**
• Partai Patriot*
• Partai Peduli Rakyat Nasional***
• Partai Pelopor*
• Partai Pemersatu Bangsa*
• Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia**
• Partai Persatuan Nahdlatul Ummah*
• Partai Persatuan Nasional***
• Partai Republik Indonesia*
• Partai Republika Nusantara**
• Partai Penegak Demokrasi Indonesia**
• Partai Republik**
• Partai Serikat Rakyat Independen**

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan salah satu partai yang lolos menjadi peserta yaitu Partai Hati Nurani Rakyat:^[10]

1. Partai Kedaulatan
2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
3. Partai Nasional Republik (Nasrep)
4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
6. Partai Kongres
7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Pemilihan umum anggota DPRD

Daftar calon anggota DPRD Kota Pekanbaru di salah satu TPS

Perubahan peraturan

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD.^[2] Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.^[11][12]

Peserta

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.^[13]

Nomor urut	Lambang	Nama partai
11		Partai Damai Aceh
12		Partai Nasional Aceh
13		Partai Aceh

Daerah pemilihan

DPR

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

No.	Provinsi	Nama daerah pemilihan	Jumlah kursi	Keterangan
1.	Aceh	Aceh I Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam	7	Aceh
		Aceh II Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa	6
2.	Sumatera Utara	Sumatera Utara I Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi	10	Sumatera Utara
		Sumatera Utara II Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan	10
		Sumatera Utara III Kab. Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai	10
3.	Sumatera Barat	Sumatera Barat I Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang	8	Sumatera Barat
		Sumatera Barat II Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman	6
4.	Riau	Riau I Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai	6	Riau
		Riau II Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi	5
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	3	Kepulauan Riau
6.	Jambi	Jambi	7	Daearah Jambi
7.	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan I Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau	8	Sumatera Selatan
		Sumatera Selatan II Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih	9
8.	Bangka Belitung	Bangka Belitung	3	Bangka Belitung
9.	Bengkulu	Bengkulu	4	Daearah Bengkulu
10.	Lampung	Lampung I Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)	9	Lampung
		Lampung II Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)	9
11.	DKI Jakarta	DKI Jakarta I Kota Jakarta Timur	6	DKI Jakarta
		DKI Jakarta II Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri	7
		DKI Jakarta III Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara	8
12.	Jawa Barat	Jawa Barat I Kota Bandung, Kota Cimahi	7	Jawa Barat
		Jawa Barat II Kab. Bandung, Bandung Barat	10
		Jawa Barat III Kab. Cianjur, Kota Bogor	9
		Jawa Barat IV Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi	6
		Jawa Barat V Kabupaten Bogor	9
		Jawa Barat VI Kota Bekasi, Kota Depok	6
		Jawa Barat VII Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi	10
		Jawa Barat VIII Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon	9
		Jawa Barat IX Kab. Majalengka, Sumedang, Subang	8
		Jawa Barat X Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar	7
		Jawa Barat XI Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	10
13.	Banten	Banten I Kab. Pandeglang, Lebak	6	Banten
		Banten II Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang	6
		Banten III Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	10
14.	Jawa Tengah	Jawa Tengah I Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang	8	Jawa Tengah
		Jawa Tengah II Kab. Kudus, Jepara, Demak	7
		Jawa Tengah III Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati	9
		Jawa Tengah IV Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri	7
		Jawa Tengah V Kab. Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta	8
		Jawa Tengah VI Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang	8
		Jawa Tengah VII Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen	7
		Jawa Tengah VIII Kab. Cilacap, Banyumas	8
		Jawa Tengah IX Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal	8
		Jawa Tengah X Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan	7
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	DI Yogyakarta
16.	Jawa Timur	Jawa Timur I Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	10	Jawa Timur
		Jawa Timur II Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan	7
		Jawa Timur III Kab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo	7
		Jawa Timur IV Kab. Lumajang, Jember	8
		Jawa Timur V Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu	8
		Jawa Timur VI Kab. Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kabupaten dan Kota Kediri	9
		Jawa Timur VII Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi	8
		Jawa Timur VIII Kab. Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun	10
		Jawa Timur IX Kab. Bojonegoro dan Tuban	6
		Jawa Timur X Kab. Lamongan dan Gresik	6
		Jawa Timur XI Empat kabupaten di Pulau Madura	8
17.	Bali	Bali	9	Bali
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	10	Nusa Tenggara Barat
19.	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur I Kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan Kep. Alor	6	Nusa Tenggara Timur
		Nusa Tenggara Timur II Kabupaten-kabupaten dan kota di Pulau Timor dan Sumba	7
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	10	Kalimantan Barat
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	6	Kalimantan Tengah
22.	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan I Kab. Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan	6	Kalimantan Selatan
		Kalimantan Selatan II Kab. Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru	5
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	8	Kalimantan Timur
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	6	Sulawesi Utara
25.	Gorontalo	Gorontalo	3	Gorontalo
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	6	Sulawesi Tengah
27.	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I Kab. Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar	8	Sulawesi Selatan
		Sulawesi Selatan II Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare	9
		Sulawesi Selatan III Kab. Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo	7
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	5	Sulawesi Tenggara
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	3	Sulawesi Barat
30.	Maluku	Maluku	4	Maluku
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	3	Maluku Utara
32.	Papua	Papua	10	Papua
33.	Papua Barat	Papua Barat	3	Papua Barat
Total			560

Alokasi kursi

Provinsi	Kursi DPR	Distrik pemilihan
Aceh	13	2
Sumatra Utara	30	3
Sumatra Barat	14	2
Riau	11	2
Kepulauan Riau	3	1
Jambi	7	1
Sumatra Selatan	17	2
Kepulauan Bangka Belitung	3	1
Bengkulu	4	1
Lampung	18	2
Jakarta	21	3
Jawa Barat	91	10
Banten	22	3
Jawa Tengah	77	8
Yogyakarta	8	1
Jawa Timur	87	9
Bali	9	1
Nusa Tenggara Barat	10	1
Nusa Tenggara Timur	13	2
Kalimantan Barat	10	1
Kalimantan Tengah	6	1
Kalimantan Selatan	11	2
Kalimantan Timur	8	1
Sulawesi Utara	6	1
Gorontalo	3	1
Sulawesi Tengah	6	1
Sulawesi Selatan	24	3
Sulawesi Tenggara	5	1
Sulawesi Barat	3	1
Maluku	4	1
Maluku Utara	3	1
Papua	10	1
Papua Barat	3	1
Total	560	80

Survei

Poll source	Date	Highlights
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)[14]	26 Mei, 2013	Elektabilitas: Partai Golkar 13.2%, PDIP 12.7%, Partai Gerindra 7.3%, Partai Demokrat 7.1%, PAN 4%, PKB 3.5%, PKS 2.7%, PPP 2.2%, Partai Hanura 2.2%, Partai NasDem 1.3%, PBB 0.4%, dan PKPI 0.2%
Tim Pusat Data Bersatu[15]	17 Juli, 2013	Elektabilitas: PDIP 14.53%, Partai Golkar 14.1%, Partai Demokrat 9.4%, Partai Gerindra 8.89%, Partai NasDem 3.33%, PAN 2.56%, PKB 2.56%, PPP 2.31%, PKS 1.2%, Partai Hanura 1.03%, PBB 0.34%, dan PKPI 0.09%
Focus Survei Indonesia[16]	2 Agustus, 2013	Elektabilitas: Partai Gerindra 21.2%, PDIP 19.7%, Partai Golkar 17.1%, Partai Demokrat 9.4%, Partai Hanura 7.9%, PKB 5.7%, PPP 5.1%, Partai NasDem 4.3%, PAN 3.8%, PKS 2.9%, PKPI 1.6%, dan PBB 1.3%
Lingkaran Survei Indonesia (LSI)[17]	21 Oktober, 2013	Elektabilitas: Partai Golkar 20.4%, PDIP 18.7%, Partai Demokrat 9.8%, Partai Gerindra 6.6%, PAN 5.2%, PPP 4.6%, PKB 4.6%, PKS 4.2%, Partai Hanura 3.4%, Partai NasDem 2%, PBB 0.6% dan PKPI 0.3%
Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)[18]	2 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 17.3%, Partai Golkar 16.2%, Partai Demokrat 13.1%, Partai Gerindra 10%, PKS 6.1%, PAN 5%, PKB 4.5%, Partai Hanura 4.3%, PPP 4.1%, Partai NasDem 3.6%, PBB 2.5% dan PKPI 1.4%
PolTracking Institute[19]	22 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 18.5%, Partai Golkar 16.9%, Partai Demokrat 8.8%, Partai Gerindra 6.6%, PKB 4.6%, Partai Hanura 3.5%, PPP 3.4%, PKS 2.9%, Partai NasDem 2.1%, PAN 2%, PBB 0.7% dan PKPI 0.1%
Charta Politika[20]	23 Desember, 2013	Elektabilitas: PDIP 15.8%, Partai Golkar 12.6%, Partai Gerindra 7.8%, Partai Demokrat 7.4%, PKB 5.9%, PAN 4.4%, Partai Hanura 4.1%, Partai NasDem 3.9%, PKS 3.8% PPP 3.8%, PBB 0.4% dan PKPI 0.3%
Litbang Kompas[21]	9 Januari, 2014	Elektabilitas: PDIP 21.8%, Partai Golkar 16.5%, Partai Gerindra 11.5%, Partai Demokrat 7.2%, Partai NasDem 6.9%, Partai Hanura 6.6%, PKB 5.1%, PAN 3.2%, PPP 2.4%, PKS 2.3%, PBB 1.1% dan PKPI 0.1%
Media Survei Nasional[22]	5 Maret, 2014	Elektabilitas: PDIP 21.4%, Partai Golkar 17.8%, Partai Gerindra 6.2%, Partai Demokrat 5.7%, PKS 5.1%, PKB 5.0%, PPP 4.9%, Partai Hanura 4.8%, Partai NasDem 3.6%, PAN 3.5%, PBB 1.1%, PKPI 0.1%
Charta Politika[23]	26 Maret, 2014	Elektabilitas: PDIP 21.2%, Partai Golkar 16.4%, Partai Gerindra 12.0%, Partai Demokrat 8.0%, PKB 7.2%, PPP 5.1%, Partai Hanura 4.8%, PAN 4.5%, PKS 3.2%, Partai NasDem 2.6%, PBB 0.4%, PKPI 0.1%
Jaringan Suara Indonesia[24]	6 April, 2014	Elektabilitas: PDIP 24.7%, Partai Golkar 18.0%, Partai Gerindra 11.8%, Partai Demokrat 9.0%, PKB 7.9%, PAN 6.5%, Partai Hanura 6.1%, PPP 5.4%, Partai NasDem 4.4%, PKS 4.3%, PBB 0.9%, PKPI 0.9%

Hasil

Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014–2019

Hasil penghitungan suara resmi

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi	Status PT*
1	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3	Lolos
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04	47	8,4	Lolos
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79	40	7,1	Lolos
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5	Lolos
5	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,3	Lolos
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13,0	Lolos
7	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9	Lolos
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,8	Lolos
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7,0	Lolos
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9	Lolos
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0	Tidak Lolos
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0	Tidak Lolos
Jumlah		124.972.491	100,00%	560	100,00%
sumber: [25], [26], [27], [28]

*) Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Statistik

• Jumlah suara sah: 124.972.491
• Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
• Jumlah pemilih: 139.573.927
• Jumlah yang tidak memilih: 46.252.097
• Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024